Bidang Urusan

Kesatuan bangsa dan politik

Persentase Koordinasi Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
201920202021 Satuan
Persentase Koordinasi Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan %
Jumlah Pelaksanaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Persentase Koordinasi, Pemantapan Peran Partai Politik dan Situasi Perkembangan Politik

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
201920202021 Satuan
Persentase Koordinasi, Pemantapan Peran Partai Politik dan Situasi Perkembangan Politik %
Jumlah Pelaksanaan bidang Pendidikan Politik dan Pemantauan Situasi Politik

Persentase Ormas / LSM yang Aktif

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
201920202021 Satuan
Persentase Ormas / LSM yang Aktif %
Jumlah Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Persentase Koordinasi Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
201920202021 Satuan
Persentase Koordinasi Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya %
Jumah Pelaksanaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Persentase Koordinasi Pemantapan Kewaspadaan Dini dan Penganan Konflik Sosial

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
201920202021 Satuan
Persentase Koordinasi Pemantapan Kewaspadaan Dini dan Penganan Konflik Sosial %
Jumlah Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
201920202021 Satuan
Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah %
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluas
Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Administrasi BMD Perangkat Daerah
Persentase Layanan Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah
Pesentase Layanan Umum Administrasi Perangkat Daerah
Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah